A Simple Key For agus joko Unveiled
A Simple Key For agus joko Unveiled
Blog Article
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
The state’s losses calculated with the BPK needs to be real and definite, including asset reduction, dollars, or point out’s securities, he noted, adding that the board did not compute the point out’s losses as a consequence of forest destruction in Riau or mining in Papua.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the value of prioritizing solutions in coping with The present money situation faced with the UN as afflicted by the pandemic and the need to boost coordination between oversight organizations underneath the UN to further improve accountability and governance.
IDI, Agus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan unit ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi
"Moralitas dan nilai kebajikan harus terus menjadi kompas bagi kita dalam menjalankan tugas masing-masing," ujarnya.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir fit and correct examination. DPR nantinya memilih 5 orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Impacts of spouse and children entities on environmental disclosure: Analyzing the mediating function of earnings administration and board independence
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
"It really is an read more honor and also a privilege to participate in IDI's mission to construct up and scale-up SAIs the earth around. Hopefully, I will deliver some level of the collective practical experience of BPK in its job of coordination within Indonesia, across ASEANSAI in addition to Worldwide Neighborhood in the INTOSAI along with the United Nations.
IDI provides World wide Community Items on many different topics relevant to the do the job of SAIs. These publications observe a rigid protocol of good quality assurance and therefore are freely accessible to all.
Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah Discussion board diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.